Kamis, Oktober 17, 2019

         

0 38


sebanyak delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memamerkan hasil inovasinya di Pameran dan Lomba Inovasi Daerah 2019 di Pelataran Kantor Bupati Pangkep, Rabu (11/9/2019).

Pantauan TribunPangkep.com Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid meninjau lokasi inovasi desa.

Syamsuddin mendengarkan inovasi dari delapan tiap OPD dengan mengunjungi standnya.

Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid mengatakan kegiatan ini menjadi acuan untuk terus berprestasi memberikan inovasi yang kreatif.

“Inovasi ini agar senantiasa berkembang dan dapat dimanfaatkan dengan baik di masing-masing OPD,” ujarnya.

Dia mengharapkan agar apa yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat.

Kepala Balitbangda, Risnawati Sakkirang, melaporkan jika Pangkep menjadi salah satu kabupaten dengan julukan daerah inovasi.

“Pangkep juga masuk dalam urutan ke 4 dari 205 kabupaten/ kota yang menggelar inovasi tingkat nasional, dan kami harap inovasi desa ini bisa berkembang di tingkat nasional,” ungkapnya.

Kepala Puslatbang LAN RI, Andi Taufik menambahkan, Pangkep dikenal kabupaten inovatif.

“Contohnya inovatif kelas perahu yang sudah diakui. Inovatif lainnya Pangkep juga punya ikan bandeng tanpa duri, mie kulit jeruk hingga dodol dan es krim jeruk khas Pangkep,” jelasnya.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul VIDEO: Bupati Pangkep Tinjau Pameran Inovasi Desa 2019, https://makassar.tribunnews.com/2019/09/11/video-bupati-pangkep-tinjau-pameran-inovasi-desa-2019.
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Suryana Anas

0 23

Dinas Linkungan Hidup (DLH) Pangkep telah menginstruksikan kepada perusahaan tambang Marmer PT Wutama Tri Makmur.

Instruksi DLH Pangkep ini harus segera dilakukan perusahaan marmer yang beralamat di di Kampung Bontoa dalam, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulsel tersebut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pangkep, Agussalim menyebut karena hal ini sudah berdampak pada warga sekitar.

“Kita perintahkan mereka membangung dinding dengan pagar tinggi. Cara ini minimal bisa
mengurangi dampak debu ke pemukiman warga,” ujarnya, Sabtu (14/9/2019).

Hal lain yang harus dilakukan perusahaan tersebut adalah mengatur waktu pengoperasian alat berat.

“Malam hari jangan dioperasikan dulu, agar ada rehat sedikit dari kebisingan alat tersebut,” ungkapnya.

Pihak DLH Pangkep juga meminta kepada pemilik perusahaan agar menggelar pengobatan gratis bagi warga.

“Sebaiknya mereka juga buat pengobatan gratis. Ini semua untuk kesehatan warga sekitar,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pangkep menindaklanjuti keluhan warga terkait aktivitas tambang marmer di Kampung Bontoa dalam, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Selasa (10/9/2019).

Keluhan terkait aktivitas tambang marmer tersebut milik PT Wutama Tri Makmur.

Beberapa keluhan mereka seperti debu, bisingnya suara alat berat hingga memberi dampak negatif ke air sumur warga.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Ini Instruksi DLH Pangkep untuk Perusahaan Tambang Marmer PT Wutama Tri Makmur, https://makassar.tribunnews.com/2019/09/14/ini-instruksi-dlh-pangkep-untuk-perusahaan-tambang-marmer-pt-wutama-tri-makmur.
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Suryana Anas

0 23

Kabupaten Pangkep saat ini sudah menerapkan pajak restoran dan warung makan secara online.

Jumlah warung makan di Pangkep sekitar 200 warung makan.

Plt Badan Pendapatan Daerah, Hasma Rappung mengatakan alat ini selain terhubung dengan pihak petugas, di Dispenda Pangkep juga terpantau langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tahun ini kita terapkan pajak online dan sudah ada beberapa warung makan yang membayar online,” ujarnya.

Hasma menyebut, pihaknya juga akan menambah lagi sebanyak 20 unit untuk penerapan pajak sistem onlinenya.

Hasma menjelaskan, setiap konsumen yang makan di warung akan dikenakan pajak 10 persen secara langsung.

“Jadi langsung konsumennya yang dikenakan pajak 10 persen,” ungkapnya, Sabtu (14/9/2019).

Transaksi ini, dipantau dan secara terbuka terlihat melalui alat yang mirip TV mini.

Koordinator Wilayah VII Koordinasi dan Suvervisi KPK, Adlinsyah Malik Nasution menambahkan, jika alat pajak online ini harus diterapkan sesuai kriteria dan kondisi pemilik restoran dan pemilik warung.

“Minimal pendapatan Rp 1 juta baru dikenakan pajak. Kita juga lihat kondisinya dan mereka harus terbuka dengan pendapatan agar alat ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Pajak Restoran dan Warung Makan Kini Diterapkan di Pangkep, https://makassar.tribunnews.com/2019/09/14/pajak-restoran-dan-warung-makan-kini-diterapkan-di-pangkep.
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Suryana Anas

0 136

Ratusan pemilik lahan jalur rel kereta api di Kabupaten Pangkep mendesak pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkep membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mencari jalan keluar soal nilai ganti rugi lahan tidak sesuai.

Salah seorang pemilik lahan asal Desa Kanaungan, Mustafa mengatakan kedatangan warga Labakkang sekaligus mewakili semua warga Pangkep agar difasilitasi bertemu dengan tim apresial.

“Kami mau DPRD Pangkep secepatnya bentuk Pansus untuk menyelesaikan masalah kami,” tegasnya di Kantor DPRD Pangkep, Senin (5/8/2019).

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Pemilik Tanah Desak DPRD Pangkep Bentuk Pansus Ganti Rugi Lahan Jalur Kereta Api, https://makassar.tribunnews.com/2019/08/05/pemilik-tanah-desak-dprd-pangkep-bentuk-pansus-ganti-rugi-lahan-jalur-kereta-api.

Hal ini, untuk memperjelas letak masalah ganti rugi dalam pembebasan lahan yang sangat merugikan masyarakat pemilik lahan.

Pembebasan lahan jalur rel kereta api ini, kata Mustafa tidak pernah dibicarakan dan dimusyawarahkan.

“Penetapan ganti rugi terhadap lahan masyarakat tidak dilakukan secara transparan dengan kriteria yang jelas,” ungkapnya.

Seperti misalnya di Pangkep, kata Mustafa lahan yang berada jauh di pinggir gunung, lebih mahal dibanding dengan lahan yang lebih dekat dengan akses jalan.

Selain itu, perbedaan harga berbeda jauh juga di Barru dan Pangkep. Tentu, ketidakjelasan ini sangat merugikan mereka karena diperlakukan tidak adil.

Sementara itu, Ketua DPRD Pangkep, Andi Ilham Zainuddin akan menindaklanjuti hal ini.

Di depan warga, Andi Ilham menyebut, Komisi 1 DPRD Pangkep sebelumnya, telah menyampaikan ke Kementerian Perhubungan terkait hal ini.

“Setelah itu, kemudian memanggil mereka yang terlibat untuk berbicara, tetapi pada saat itu tim apresial memang tidak hadir,” ujarnya.

Ilham menyebut, akan menindaklanjuti desakan dari warga.

“Iya kita akan tindaklanjuti, jangan khawatir, teman-teman tidak sendiri. Kami akan berusaha bertemu dengan tim apresial dan juga segera akan rapat dengan Bupati dan Forkopimda Pangkep,” jelasnya.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Pemilik Tanah Desak DPRD Pangkep Bentuk Pansus Ganti Rugi Lahan Jalur Kereta Api, https://makassar.tribunnews.com/2019/08/05/pemilik-tanah-desak-dprd-pangkep-bentuk-pansus-ganti-rugi-lahan-jalur-kereta-api.
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Imam Wahyudi

0 135

Peserta Diklat Kepemimpinan III Angkatan II tahun 2019, memaparkan Tiga inovasi strategis untuk Klinik Online Single Submission Mudah dan Ramah yang disingkat ‘KIOSS MURAH, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Dalam paparannya, Kabid Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan, Hasriadi, S.Sos, MM, mengawali adanya keluhan dari masyarakat atas lambatnya proses penyelesaian Izin yang dimohon, walaupun sebenarnya keterlambatan tersebut bukanlah semata mata dari tempatnya mengabdi selaku ASN di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Sebenarnya keterlambatan ijin tersebut biasanya dari server Online Single Submission (OSS), atau berkas tersebut masih berproses pada OPD Tekhnis terkait, “ujar Hasriadi.

Tapi dengan adanya Klinik Online Single Submission Mudah dan Ramah tersebut, lanjutnya, pihaknya memberikan pelayanan extra time yaitu pada hari Sabtu-Minggu dimulai pada pukul 9.00-12.00 Wita.

“Tiga inovasi tetcipta dari pihak DPMPTSP yang manfaatnya dirasakan bagi pemohon yang berada di kabupaten Pangkep, yakni

1.Melayani pemohon izin yang tidak sempat mengurus pada saat hari kerja

2.Memproses berkas perizinan yang belum selesai pada saat hari kerja

3.Lebih mudah dijangkau, karena berada dilantai dasar kantor DPMPTSP, “jelasnya.

Dengan adanya ‘Kioss Murah’ ini, Hasriadi berharap inovasinya mendapat dukugan dari berbagai pihak khususnya Pemda Pangkep.

“Urus maki Izin Ta’ di KIOSS MURAH, Klinik OSS mudah pengurusannya, ramah pelayanannya, “tutupnya, pada RadarOnline.id, Makassar, (Senin 15/7).

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Drs.Bachtiar, M.Si, sangat mengapresiasi hasil karya bawahannya atas inovasi dan presentasi yang diimplementasikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara integrasi dan sistematis, dan berharap melahirkan lagi beragam yang baru bagi inovasi DPMPTSP Kabupaten Pangkep.

sumber : BACHTIAR BARISALLANG / http://radaronline.id/2019/07/15/kabid-pelayanan-administrasi-perizinan-non-perizinan-dpmptsp-pangkep-paparkan-3-inovasinya/

0 93

Guna memberikan informasi terkait pedoman dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan bagi para pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (PANGKEP) melalui Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar sosialisasi tata cara pendaftaran hak akses, pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pendaftaran Online Single Submission (OSS).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala DPMPTSP, Drs Bachtiar, bertempat di ruang rapat Wakil Bupati, kantor Pemkab setempat, Rabu (3/6).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dalam penyampaiannya mengatakan, pihaknya memfasilitasi para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pangkep untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Online dan dasar pelaksanaan sosialisasi ini juga berkaitan dengan Penerapan PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara online melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

“Melalui kegiatan ini, pengusaha yang ingin mengurus izin bisa langsung mengetahui proses pengurusan berjalan atau tidak, karena sektor pelayanan publik sudah terintegrasi secara online,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Bachtiar setiap perizinan yang keluar akan mendapatkan nomor induk berusaha (NIB), setelah itu Online Single Submission akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha.

” Nantinya NIB ini dikeluarkan dalam bentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik, “sebutnya.

Ia menambahkan, NIB juga akan berfungsi sebagai identitas berusaha dan dapat digunakan pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Termasuk saat harus memenuhi persyaratan lain untuk izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Kegiatan tersebut turut dihadiri, Perwakilan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Isma, Instansi terkait, Perbankan, DPMTSP serta para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pangkep.

Sumber: http://radaronline.id/2019/07/03/dpmptsp-pemkab-pangkep-gelar-kegiatan-sosialisasi-hak-akses-dan-pembuatan-lkpm-online/

0 171

OSS tersebut penerapannya dari pemerintah pusat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Saat ini kita sudah online, cuma tunggu peresmiannya dari pak Presiden baru kita sosiolisasi. Jadi pengusaha-pengusaha di Pangkep semakin dipermudah mengajukan izin usaha melalui aplikasi OSS di oss.go.id,” kata Kepala DPM-PTSP Pangkep, Bachtiar di Kantornya, Senin (4/3/2019).

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Ajukan Izin Usaha di Pangkep Kini Sudah Online, http://makassar.tribunnews.com/2019/03/04/ajukan-izin-usaha-di-pangkep-kini-sudah-online.
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Suryana Anas

0 252

 

Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid kecewa dengan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkep yang menyebut proyek pembangunan Tribun Alun-alun Citramas, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulsel, terbengkalai.

“Itu anggota DPRD Pangkep yang bilang begitu bodoh sekali, suruh belajar sama saya, memang sebegitu anggarannya dan pembangunan ini mau dilanjutkan di anggaran pokok,” kata Syamsuddin, Senin (30/7/2018). 

Syamsuddin menyebut, proyek Tribun Alun-alun Citramas pembangunannya bertahap dan tidak bisa meleset dari desain awal.

 

“Kenapa itu anggota DPRD bilang begitu? Mereka yang anggarkan pasti natahu anggaran penyelesaiannya berapa. Proyek ini ada gambar desainnya dan tidak bisa meleset dari desain,” ujarnya.

Menurutnya, tidak semua proyek langsung selesai, ada tahapannya dan membutuhkan waktu.

“Jangan seenaknya mau ngomong terbengkalai begitu, saya pertanyakan pekerjaan saya atau pekerjaan DPRD yang terbengkalai? saya tantang itu DPRD yang bilang begitu. Bodoh sekali,” ungkapnya.

Syamsuddin menyebut, jika proyek tersebut terbengkalai, suruh tangkap Bupati saja kalau begitu.

“Mereka tidak paham proyek terbengkalai dan yang tidak terbengkalai. Misalkan proyek itu sudah dianggarkan terus habis uangnya dan tidak ada proyek itu baru salah, kemudian yang kedua jika sudah dibangun tapi tidak dimanfaatkan itu baru terbengkalai,” jelasnya.

Syamsuddin memberi contoh lain,  kalau semisal uangnya cair tapi tidak ada proyek itu baru fiktif, terus proyek yang tidak ada uangnya terus dikerja itu ada proses yang tidak jalan dan bertahap.

Sebelumnya diberitakan, tiga fraksi menyampaikan pandangan terhadap LKPJ Bupati Pangkep tahun 2017, Selasa (24/7/2018) di Ruang Sidang DPRD Pangkep, Kecamatan Pangkajene dan menyoroti beberapa proyek terbengkalai di Pangkep.

Salah satu proyek yang disorot adalah Tribun Alun-alun Citramas yang berada tepat di depan kantor DPRD Pangkep.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Proyek Alun-alun Citramas Disorot, Bupati Pangkep: Anggota DPRD Bodoh Sekali, http://makassar.tribunnews.com/2018/07/30/proyek-alun-alun-citramas-disorot-bupati-pangkep-anggota-dprd-bodoh-sekali.
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Imam Wahyudi

0 101

Kepala Polisi Resor (Kapolres) Pangkep, AKBP Bambang Wijanarko, mengatakan terkait kisruh penyegelan Pertamini masih menunggu aturan pemerintah Kabupaten Pangkep.

“Kami telah koordinasi, bupati akan menyerahkan urusan tersebut ke pihak perusahaan daerah (Perusda) Pangkep,” ujar Bambang kepada TribunPangkep.com di Mapolres Pangkep, Sabtu (21/4/2018).

Dia menambahkan segala persyaratan nantinya, akan diurus Perusda terkait usaha Pertamini tersebut.

“Jadi nanti akan diurus Perusda, selama aturan itu tidak melanggar aturan yang lainnya. Perusda juga akan urus persyaratan hingga proses pengangkutan di Pertamina,” ungkapnya.

Bambang berharap, masyarakat bersabar terkait penyegelan yang dilakukan pihak polisi.

“Saya harap masyarakat bersabar dan menunggu aturan yang jelas dulu. Penyegelan itu dilakukan menghindari terjadinya kebakaran atau ledakan pada alat tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Polres Pangkep menyegel sejumlah SPBU mini yang beroperasi di beberapa wilayah di Kabupaten Pangkep beberapa pekan lalu.

Penyegelan ini terkait keberadaan SPBU mini atau biasa dinamakan pertamini yang tidak memenuhi standar dan belum mengantongi surat izin operasi.

Perintah penyegelan bermula ketika seorang pengusaha pertamini mengajukan izin membuat sepuluh unit pertamini sambil menunjukkan SK Bupati Pangkep tanpa nomor surat dan belum ditandatangani bupati. (*)

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Kisruh Penyegelan Pertamini di Pangkep, Polisi Masih Tunggu Aturan Pemkab, http://makassar.tribunnews.com/2018/04/21/kisruh-penyegelan-pertamini-di-pangkep-polisi-masih-tunggu-aturan-pemkab.
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Suryana Anas

0 413

BeritaPangkep – Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid mengungkapkan rasa syukurnya atas segala pencapaiaannya di HUT ke-58 Kabupaten Pangkep, Sabtu (24/2/2018).

Salah satu pencapaian pemerintah kabupaten Pangkep adalah pertumbuhan ekonomi yang telah mencapai 9 persen berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Salah satu kesyukuran kita adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 9 persen. Ini dapat tercapai berkat kerja keras semua pihak. Terima kasih saya haturkan,” jelas Syamsuddin Hamid di hadapan peserta undangan dan ratusan warga.

Namun, kendati pertumbuhan ekonomi telah mencapai angka 9 persen, Bupati dua periode tersebut mengaku masih memiliki banyak kekurangan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Termasuk angka kemiskinan yang masih berada di angka 20 persen. Sebelumnya, angka kemiskinan di Pangkep sempat menyentuh angka 16 persen.

“Sebelumnya angka kemiskinan di Pangkep sempat berada di angka 16 persen. Kalau diurut dan dibandingkan daerah lainnya, kita masih di belakang. Ini akan jadi fokus kita kedepannya,” tuturnya.

Meskipun angka kemiskinan berada di angka 20 persen, Syamsuddin optimis angka tersebut bakal menurun seiring arahan dan bimbingan Gubernur Syahrul Yasin Limpo (SYL)

SYL turut hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Pangkep yang berlangsung di desa Batara, kecamatan Minasatene, Pangkep. (*)

SUMBER : http://makassar.tribunnews.com/2018/02/24/di-usia-ke-58-pertumbuhan-ekonomi-pangkep-capai-9-persen