Minggu, Desember 16, 2018

0 29

 

Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid kecewa dengan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkep yang menyebut proyek pembangunan Tribun Alun-alun Citramas, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulsel, terbengkalai.

“Itu anggota DPRD Pangkep yang bilang begitu bodoh sekali, suruh belajar sama saya, memang sebegitu anggarannya dan pembangunan ini mau dilanjutkan di anggaran pokok,” kata Syamsuddin, Senin (30/7/2018). 

Syamsuddin menyebut, proyek Tribun Alun-alun Citramas pembangunannya bertahap dan tidak bisa meleset dari desain awal.

 

“Kenapa itu anggota DPRD bilang begitu? Mereka yang anggarkan pasti natahu anggaran penyelesaiannya berapa. Proyek ini ada gambar desainnya dan tidak bisa meleset dari desain,” ujarnya.

Menurutnya, tidak semua proyek langsung selesai, ada tahapannya dan membutuhkan waktu.

“Jangan seenaknya mau ngomong terbengkalai begitu, saya pertanyakan pekerjaan saya atau pekerjaan DPRD yang terbengkalai? saya tantang itu DPRD yang bilang begitu. Bodoh sekali,” ungkapnya.

Syamsuddin menyebut, jika proyek tersebut terbengkalai, suruh tangkap Bupati saja kalau begitu.

“Mereka tidak paham proyek terbengkalai dan yang tidak terbengkalai. Misalkan proyek itu sudah dianggarkan terus habis uangnya dan tidak ada proyek itu baru salah, kemudian yang kedua jika sudah dibangun tapi tidak dimanfaatkan itu baru terbengkalai,” jelasnya.

Syamsuddin memberi contoh lain,  kalau semisal uangnya cair tapi tidak ada proyek itu baru fiktif, terus proyek yang tidak ada uangnya terus dikerja itu ada proses yang tidak jalan dan bertahap.

Sebelumnya diberitakan, tiga fraksi menyampaikan pandangan terhadap LKPJ Bupati Pangkep tahun 2017, Selasa (24/7/2018) di Ruang Sidang DPRD Pangkep, Kecamatan Pangkajene dan menyoroti beberapa proyek terbengkalai di Pangkep.

Salah satu proyek yang disorot adalah Tribun Alun-alun Citramas yang berada tepat di depan kantor DPRD Pangkep.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Proyek Alun-alun Citramas Disorot, Bupati Pangkep: Anggota DPRD Bodoh Sekali, http://makassar.tribunnews.com/2018/07/30/proyek-alun-alun-citramas-disorot-bupati-pangkep-anggota-dprd-bodoh-sekali.
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Imam Wahyudi

0 8

Kepala Polisi Resor (Kapolres) Pangkep, AKBP Bambang Wijanarko, mengatakan terkait kisruh penyegelan Pertamini masih menunggu aturan pemerintah Kabupaten Pangkep.

“Kami telah koordinasi, bupati akan menyerahkan urusan tersebut ke pihak perusahaan daerah (Perusda) Pangkep,” ujar Bambang kepada TribunPangkep.com di Mapolres Pangkep, Sabtu (21/4/2018).

Dia menambahkan segala persyaratan nantinya, akan diurus Perusda terkait usaha Pertamini tersebut.

“Jadi nanti akan diurus Perusda, selama aturan itu tidak melanggar aturan yang lainnya. Perusda juga akan urus persyaratan hingga proses pengangkutan di Pertamina,” ungkapnya.

Bambang berharap, masyarakat bersabar terkait penyegelan yang dilakukan pihak polisi.

“Saya harap masyarakat bersabar dan menunggu aturan yang jelas dulu. Penyegelan itu dilakukan menghindari terjadinya kebakaran atau ledakan pada alat tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya, Polres Pangkep menyegel sejumlah SPBU mini yang beroperasi di beberapa wilayah di Kabupaten Pangkep beberapa pekan lalu.

Penyegelan ini terkait keberadaan SPBU mini atau biasa dinamakan pertamini yang tidak memenuhi standar dan belum mengantongi surat izin operasi.

Perintah penyegelan bermula ketika seorang pengusaha pertamini mengajukan izin membuat sepuluh unit pertamini sambil menunjukkan SK Bupati Pangkep tanpa nomor surat dan belum ditandatangani bupati. (*)

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Kisruh Penyegelan Pertamini di Pangkep, Polisi Masih Tunggu Aturan Pemkab, http://makassar.tribunnews.com/2018/04/21/kisruh-penyegelan-pertamini-di-pangkep-polisi-masih-tunggu-aturan-pemkab.
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali
Editor: Suryana Anas

0 56

BeritaPangkep – Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid mengungkapkan rasa syukurnya atas segala pencapaiaannya di HUT ke-58 Kabupaten Pangkep, Sabtu (24/2/2018).

Salah satu pencapaian pemerintah kabupaten Pangkep adalah pertumbuhan ekonomi yang telah mencapai 9 persen berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Salah satu kesyukuran kita adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 9 persen. Ini dapat tercapai berkat kerja keras semua pihak. Terima kasih saya haturkan,” jelas Syamsuddin Hamid di hadapan peserta undangan dan ratusan warga.

Namun, kendati pertumbuhan ekonomi telah mencapai angka 9 persen, Bupati dua periode tersebut mengaku masih memiliki banyak kekurangan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Termasuk angka kemiskinan yang masih berada di angka 20 persen. Sebelumnya, angka kemiskinan di Pangkep sempat menyentuh angka 16 persen.

“Sebelumnya angka kemiskinan di Pangkep sempat berada di angka 16 persen. Kalau diurut dan dibandingkan daerah lainnya, kita masih di belakang. Ini akan jadi fokus kita kedepannya,” tuturnya.

Meskipun angka kemiskinan berada di angka 20 persen, Syamsuddin optimis angka tersebut bakal menurun seiring arahan dan bimbingan Gubernur Syahrul Yasin Limpo (SYL)

SYL turut hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Pangkep yang berlangsung di desa Batara, kecamatan Minasatene, Pangkep. (*)

SUMBER : http://makassar.tribunnews.com/2018/02/24/di-usia-ke-58-pertumbuhan-ekonomi-pangkep-capai-9-persen

0 16

BeritaPangkep – Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid memerintahkan seluruh pimpinan Oraginisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Pangkep untuk menetap di wilayah Kabupaten Pangkep. Hal ini ditekankan Syamsuddin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pangkep. Ia menuturkan salah satu penyebab lemahnya koordinasi ditingkat pimpinan karena banyak pejabat yang tinggal diluar wilayah Pangkep.

Dalam rapat rutin yang dihadiri para pimpinan OPD eselon II dan III ini, Syamsuddin mengatakan agar pimpinan OPD dapat melaksanakan masih banyak laporan masyarakat yang diterima bahkan di termuat dimedia sosial tentang kritikan yang dialamatkan kepada Pemkab terkhusus OPD, namun ia menilai hal tersebut merupakan kritikan dan masukan yang wajar.

“Perlu kita sikapi dengan bijak dan sesuai aturan yang berlaku. Khusus untuk pejabat harus tinggal di Pangkep, karena seringkali perlu koordinasi setiap waktu dengan pimpinan atau instansi terkait. Kalau tinggal di Makassar, sulit kita koordinasi,” tandasnya, Senin, 5 Februari 2018.

Syamsuddin menuturkan, pentingnya koordinasi lintas OPD setiap saat wajib dilakukan agar dalam pengambilan kebijakan khususnya yang terkait dengan pelayanan masyarkat bisa tepat guna dan tepat sasaran. “Ini juga pejabat yang baru dilantik kemarin, banyak yang tinggal di Makassar. Meski jaraknya hanya 50 kilometer, tapi tetap akan menghambat koordinasi kita,” pungkasnya.

SUMBER : http://beritapangkep.com/tingkatkan-koordinasi-bupati-pangkep-perintahkan-pimpinan-opd-menetap-di-pangkep/2551/

 

0 14

BeritaPangkep – Setelah tahun lalu peringatan hari Kabuapten Pangkep dilaksanakan di Pulau Camba-cambang, tahun ini peringatan hari jadi ke58 Kabupaten Pangkep akan dipusatkan di Desa Batara, Kecamatan Labakkang, tepatnya di Rumah Sakit Pratama.

Wakil Bupati Pangkep, Syahban Sammana menyampaikan alasan mengapa peringatan hari jadi bukan diibu kota kabupaten. Menurutnya, hari jadi daerah, adalah perayaan masyarakat yang bukan saja milik warga yang berdomisili di ibukota kabupaten Pangkep, Pangkajene. Ia menuturkan, sesuai petunjuk Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid, lokasi RS Pratama di Desa Batara dipilih karena akan dirangkaikan dengan peresmian rumah sakit ini.

“Fotmat hari jadi sebenarnya sama saja tahun lalu yang membedakan cuma lokasi saja. Kenapa di kecamtan, karena hari jadi ini milik seluruh masyarakat jadi kedepan kita akan gilir lokasi hari jadi di kecamatan-kecamatan,” kata Syahban, Senin, 5 Februari 2018.

Peringatan hari jadi Pangkep tahun ini akan dirangkaikan dengan kegiatan zikir dan doa, pesta kuliner, serta pameran pembangunan yang akan digelar di RS Pratama selama lima hari. Untuk seremoni kegitan sendiri, Syahban menyatakan, Pemkab Pangkep menunggu kesiapan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo untuk hadir. “Kita akan menunggu kesiapan waktu pak gubernur. Kami berharap beliau hadir bersama kita di seremoni HUT nanti,” ujarnya

SUMBERhttp://beritapangkep.com/syahban-sammana-ungkap-lokasi-peringatan-hari-jadi-pangkep-bukan-di-pangkajene/2546/

0 13

PANGKEP – Dalam rangka mendeteksi dini ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang bisa saja terjadi mengiringi proses Pilgub Sulsel 2018, Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Kabupaten Pangkep, melakukan rakor di salah satu cafe di Pangkep, Selasa (9/1/2017).

“Hadir dalam kesempatan itu, Kasat Intel Polres Pangkep, AKP Deni Rasmodiharjo, Pasi Intel Dandim 1421 Pangkep, Kapten Infanteri Rudi, dan Kasat Intel Kejari Pangkep Mustar, Kepala Kesbangpol Pangkep Lauki Hasri.

“Hari ini kita hanya melakukan rapat koordinasi, untuk bersama-sama menciptakan situasi kondusif di Pilgub 2018. Termasuk membicarakan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan,” ujar Kasat Intel Polres Pangkep, yang juga Ketua harian Kominda Pangkep.

Sementara itu, Pasi Intel Dandim 1421 Pangkep, Kapten Infanteri Rudi berharap, pesta demokrasi guna memilih calon Gubernur Sulsel khususnya di wilayah Pangkep dapat berjalan aman dan lancar.

Begitupun Kasi Intel Kejari Pangkep, Mustar, menerangkan, bahwa rakor ini bagian dari upaya mendeteksi dini kemungkinan gangguan yang terjadi di dalam putaran Pilgub Sulsel 2018.

“Harapan kita semua bagaimana pesta demokrasi ini berjalan aman dan lancar, baik sebelum, saat proses maupun pasca selesainya Pilkada,” ungkap Rudi.

SUMBERhttp://pilkada.rakyatku.com/read/81668/2018/01/09/komindo-pangkep-petakan-potensi-gangguan-di-pilgub-sulsel

0 9

Beritapangkep — Momentum peringatan hari Pahlawan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep diisi dengan peluncuran layanan antar jemput ijin berkendara, jumat (10-11-2017)
Kepala DPM PTSP Kabupaten Pangkep, Bachtiar mengatakan layanan ini merupakan inovasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengurus ijin namun memiliki keterbatasan.

“AJIB itu Paralel dengan pelayan online. Bagi yang tidak bisa gunakan atau tidak punya android atau sedang sakit, ini yang disentuh oleh Ajib. Masyarakat telepon, petugas kami jemput berkasnya”,ujarnya.

Sementara itu Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid mengatakan, berbagai layanan diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep guna memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat.

“Ini memang program kita, Kebijakan Pemerintah Kabupaten memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat. Kita tidak hanya memberikan pelayanan dikantor”,katanya.

Sumber:http://beritapangkep.com/pemkab-pangkep-luncurkan-layanan-ajib/2263/

 

0 10

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, Munjiyah Dirga Ghazali

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE – Sedikitnya 65 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Pangkep dilantik di Aula Kantor KPUD Pangkep, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (30/10/2017).

Enam puluh lima orang ini berasal dari 13 kecamatan di Kabupaten Pangkep, dimana nantinya ditempatkan masing-masing lima orang per kecamatan.
Ketua KPU Pangkep, Burhan mengatakan pelantikan para PPK ini bukan sekadar seremoni belaka melainkan ada makna dan tanggung jawab yang harus diemban oleh masing-masing pribadi.

“Mereka sudah kami pilih sesuai kualitas dan aturan yang ada, bekerjalah dengan cerdas dan jadilah selalu pribadi yang jujur melaksanakan tugas,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelantikan kali ini sudah sesuai kuota dan terpenuhi, khususnya kepulauan yang sedikit butuh perhatian mengingat jarak yang cukup jauh.

“Bagi PPK di empat kecamatan di Kepulauan Pangkep ini bertugaslah sesuai aturan. Kita ini panitia pada momen pilgub mendatang agar melaporkan setiap detail apa yang terjadi di kepulauan. Selamat bertugas semuanya baik di wilayah daratan dan pegunungan,” jelasnya.

Usai pelantikan, akan dilaksanakan perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diseluruh kecamatan di Kabupaten Pangkep.(*)

http://makassar.tribunnews.com/2017/10/30/65-anggota-ppk-dilantik-ini-pesan-ketua-kpu-pangkep

0 16

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, Munjiyah Dirga Ghazali

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE – Setiap instansi pelayanan di jajaran pemerintah Kabupaten Pangkep akan dilengkapi ruangan khusus Air Susu Ibu (ASI).

Hal itu berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) yang akan disetujui dalam waktu dekat.

“Iya kita nanti siapkan ruangan itu di SKPD. Ini untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pangkep, dr Indriaty Latief di Pangkajene, Senin (30/10/2017).

Dia menambahkan, selain instansi beberapa puskesmas juga telah menerapkan aturan tersebut.

“Itu di Puskesmas Segeri sudah ada ruangan ASI. Jadi ke depannya diharapakan semua puskesmas itu sudah ada ruangan khusus ASI,” tutur Indriaty.

Perbub ruangan ASI akan diberlakukan awal 2018.(*)

SUMBER http://makassar.tribunnews.com/2017/10/30/diberlakukan-awal-2018-tiap-kantor-pelayanan-pemkab-pangkep-siapkan-ruang-asi

0 29

Kementerian Perhubungan menargetkan kereta api Trans Sulawesi bisa beroperasi mulai akhir 2018 atau awal 2019, minimal sepanjang 24 KM. Hal itu diungkapkan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, saat meninjau progress proyek tersebut di Kabupatyen Barru, akhir pecan kemarin.

Menurut Menteri Budi Karya, proyek tersebut baru bisa terlaksana dalam dua tahun ini, dan untuk itu pemerintah menyiapkan anggaran Rp 2 Triliun. Masing-masing Rp 1,6 Triliun tahun ini dan Rp 600 miliar untuk tahun mendatang.

Ia menjelaskan, target menyelesaikan sepanjang 47 KM yang menjangkau Pelabuhan Garongkong, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengangkut material seperti semen. Saat ini, panjang rel kereta api yang sudah jadi mencapai 16 km yang dikerjakn sejak 2014.

“Kita memang mulai proyek ini dengan gunakan fasilitas KA ini untuk logistik. Paling tidak ada tiga pabrik semen di sini. Setelah kita selesaikan bagian ini. Selanjutnya kita selesaikan dengan swasta, istilah teknisnya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha),” urai Budi Karya.

Setelah itu semua, lanjut Budi karya, maka kemudian akan diundang investor bisa dari mana saja. “Mengapa kita lakukan itu? Karena proyek ini memang kita harapkan bisa mendapat income dari mengankut stone batu bara dan mengankut barang jadi,”lanjutnya

Jika income itu tidak bisa memenuhi, lanjut dia, maka pemerintah juga bersiap memberikan semacam public service obligation (PSO) atas capital expenditure (capex) yang ditemukan. Lantaran harapan pemerintah terhadap proyek ini jadi proyek KPBU dan akan visibel. Termasuk bank bisa memberikan bantuan dana.

“Kita ada maksud tertentu membuat proyek ini KPBU, yaitu agar proyek parasarana transportasi tidak hanya di biaya APBM, tapi juga swasta. Kita tau, banyak dana yang di butuhkan, APBM tidak cukup untuk memcover semua, oleh karenanya, satu sisi kita pake swasta, tapi swastanya juga untung. Jadi satu kolaborasi yang baik,”lanjut menteri.

Karenanya, untuk proyek KA tersebut, kata dia, setelah selesaikan 47 km sebagai contoh bahwa pemerintah sudah masuk dulu, sehingga sisanya nanti masuk dari swasta.”hingga saat ini, swasta ada yang mau beberapa, tapi kita memang belum buka tender,” kata Budi karya.

Saat ini sudah tercatat sejumlah BUMN. BUMD, Perusahaan swasta di Sulsel, dan dari luar negeri juga ada dan paling intensif yaitu dari Korea.”Korea sangat intensif. Tetapi untuk dokumen tender belum ada. Kita akan siapkan beberapa bulan kedepan, sehingga Februari 2018 sudah ada dokumen tendernya,” tegas budi karya.

Ia juga menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan materi sistem KPBU yang baru, dengan nilai hingga Rp 5 triliun. Sedangkan dari pemerintah sendiri juga menyiapkan sebesar Rp 4 triliun.

“Maka totalnya mecapai Rp 9 triliun, itu nanti kita selesaikan rel dari Barru – Maros sepanjang 100 km. untuk Makassar – pare – pare masuk tahap berikutnya,” kata budi karya.

Meski demikian budi karya mengakui, jika pembangun awal kereta api Trans Sulawesi memang terkendala anggaran, lataran butuh investasi besar. Sehingga harus hati – hati untuk bisa mendapatkan anggaran.

Sebelumnya, wakil gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’man mengatakan upaya percepatan pembangun rel kereta api ini persoalannya pada alokasi anggaran fisik yang bersumber dari APBN.

Posisi pemprov sendiri hanya menfasilitasi penyedian lahan milik warga, yang masuk dalam jalur proyek strategis nasional tersebut.

Mantan ketua DPRD Sulsel itu menjelaskan sejauh ini persiapan pembebasan lahan sudah sesuai rencana awal, yakni dari jalur Barru ke pare – pare sudah tidak ada masalah,tinggal dibayarkan. Tetapi rencana itu yang tiba – tiba terjadi perubahan, untuk dibalik dari Barru menuju Makassar.

“Bukan masalah lahan, lahannya dari barru – pare pere sesuai rencana awal kan sudah kita siapkan. Tetapi sekarang ada keinginan untuk di balik, dari barru ke Makassar. Jadi menurut saya mestinya kalau barru – pare pare sudah selesai, harusnya uangnya itu di bayar saja dulu. Setelah itu, baru kita bicara barru – Makassar. Promblennya kan disitu,”katanya.

“Memang kalau yang mau itu dikerja dari barru ke Makassar, itu kita kerja lagi dari awal. Padahal yang kita sudah siapkan, sesuai rencana awal dari barru menuju pare – pare,”katanya lagi.

SUMBER : https://dpmptsp.sulselprov.go.id/data1-273-201-data.html